Isi Raperda Perlindungan Petani yang Sedang Diajukan Anggota Dewan

Jumat, 24 Juli 2026 – 07:54 WIB

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendorong kesejahteraan para petani lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah kondisi geografis yang penuh tantangan.

Ketua DPRD Gunungkidul Endang Sri Sumiyartini mengatakan penyusunan Raperda ini merupakan bentuk penguatan fungsi DPRD di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ia menyampaikan bahwa regulasi yang baik tidak sekadar formalitas untuk memenuhi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), melainkan harus hadir sebagai solusi konkret bagi masyarakat.

"Regulasi harus mampu menyelesaikan masalah, memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pembangunan daerah," ujar Endang di Gunungkidul, Kamis (23/7).

Menurut Endang, penyusunan Raperda ini lahir sebagai respons terhadap kondisi riil sektor pertanian di Gunungkidul.

Sebagai daerah agraris, Gunungkidul memiliki tantangan unik yang tidak dihadapi wilayah lain, yakni keterbatasan sumber air dan dominasi kawasan karst yang didominasi lahan kering rentan kekeringan saat musim kemarau.

Tak hanya faktor alam, para petani di Gunungkidul juga masih dihantui oleh berbagai keterbatasan struktural, antara lain keterbatasan modal usaha tani, kesulitan dalam akses pemasaran hasil panen, rendahnya akses terhadap teknologi modern, dan kelembagaan tani yang masih lemah.

"Raperda ini bertujuan menjawab berbagai tantangan tersebut, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan pangan, hingga memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen," katanya.