Kejari Wonosobo Geledah Dinsos dan Dua Rumah, Usut Dugaan Penyelewengan Bansos

Jumat, 07 Agustus 2026 – 09:36 WIB

jateng.jpnn.com, WONOSOBO - Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosobo tengah mengusut dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Wonosobo yang diduga berlangsung selama delapan tahun, yakni sejak 2018 hingga 2026. Dugaan kasus tersebut diperkirakan menimbulkan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Wonosobo Agung Dhedi Dwi Handes mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan sementara, penyimpangan diduga dilakukan dengan cara menguasai buku rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau kartu ATM milik keluarga penerima manfaat (KPM).

Akibatnya, setelah dana bantuan dicairkan, sebagian maupun seluruh bantuan diduga tidak sampai kepada penerima yang berhak.

"Dari penyimpangan tersebut, terdapat KPM yang menerima sebagian maupun tidak menerima bantuan PKH sama sekali, di mana buku rekening dan Kartu Keluarga Sejahtera (ATM) milik penerima bantuan justru dikuasai oleh oknum SDM dari PKH tersebut," kata Agung di Wonosobo, Kamis (6/8).

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, lebih dari 600 keluarga penerima manfaat diduga tidak memperoleh bantuan PKH secara utuh. Bahkan, sebagian di antaranya sama sekali tidak menerima bantuan meski masih tercatat sebagai penerima program.

Agung menegaskan, hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam proses penyelidikan, Kejari Wonosobo telah memeriksa sedikitnya 20 orang saksi untuk mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.

Penyidik juga masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, termasuk oknum di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Wonosobo.