Kemenkum Bali Siap Menerapkan PP Nomor 30/2026, Target Layanan Publik Naik Kelas

Kamis, 16 Juli 2026 – 20:28 WIB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara virtual, Kamis (16/7).

Kegiatan yang berpusat di Graha Pengayoman Jakarta ini diikuti serentak oleh seluruh Kantor Wilayah di Indonesia guna menyamakan persepsi terhadap regulasi yang baru saja ditetapkan.

Dari Ruang Arjuna Kanwil, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum dan Kadiv PPPH.

Hadir juga perwakilan jajaran pejabat manajerial dan tim kerja terkait di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

Sosialisasi ini difokuskan langsung pada substansi implementasi PP Nomor 30 Tahun 2026, yang mencakup penyampaian materi dan pendalaman teknis dari tiga direktorat jenderal utama.

Mulai dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Penyesuaian jenis dan tarif PNBP baru ini diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah memberikan respons positif dan menyatakan dukungan penuh jajarannya terhadap pemberlakuan peraturan pemerintah yang baru ini.