Kemenkum NTB Harmonisasi Dua Raperwali Kota Bima, Sorot Kepastian Hukum

Senin, 20 Juli 2026 – 21:49 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB kembali menggelar rapat pengharmonisasian dua Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Kota Bima, Senin (20/7).

Langkah ini dilakukan untuk memastikan regulasi daerah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB, Senin (20/7), membahas dua rancangan peraturan.

Pertama, Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kepegawaian, Jenjang Jabatan serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Kedua, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2019 mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Rapat dipimpin langsung oleh Kadiv PPPH Edward James Sinaga, dihadiri Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bima, analis kebijakan dan perancang peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Kota Bima.

Hadir juga Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB.

Edward James Sinaga menegaskan bahwa proses harmonisasi bukan bertujuan mencari kesalahan dalam suatu rancangan regulasi, melainkan memberikan masukan konstruktif agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik.