Komisi X: Pemecatan Guru PPPK Paruh Waktu Merugikan Pengajar dan Pelajar

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut kebijakan memecat guru dan tenaga kependidikan (tendik) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan membawa dampak negatif yang signifikan.

"Pemecatan guru PPPK paruh waktu akan sangat merugikan, tidak hanya bagi guru itu sendiri, tetapi juga bagi siswa yang membutuhkan keberadaan mereka dalam proses pembelajaran," kata dia melalui keterangan persnya, Kamis (2/4).

Lalu mendukung pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, yang meminta pemerintah daerah (pemda) tidak memecat guru dan tendik berstatus PPPK paruh waktu.

Namun, legislator fraksi PKB itu mendorong pemerintah pusat memberi dukungan bagi daerah agar tak mengambil langkah pemecatan guru PPPK. 

"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor pendidikan di tengah tantangan fiskal saat ini," ujar Lalu.

Diketahui, pemerintah belakangan tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor sebagai imbas perang Iran vs AS-Israel yang berpotensi menghadirkan krisis energi.

Satu di antaranya, pemerintah sudah membuat kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat demi menghemat energi.

Lalu berharap kebijakan efisiensi tidak menyasar sektor pendidikan. Khususnya berkaitan dengan keberlangsungan tenaga pendidik seperti guru PPPK paruh waktu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News