Mendagri Tito Ungkap Strategi Cegah Korupsi di Daerah Lewat Sistem & Sikap Integritas

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang kerap melibatkan kepala daerah tidak hanya dapat dilakukan dengan mengandalkan fungsi pengawasan.

Menurut Tito, penguatan sistem tata kelola pemerintahan dan sikap integritas kepala daerah menjadi kunci agar praktik korupsi dapat dicegah.

“Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kita melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” kata Mendagri Tito kepada awak media usai Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).

Namun demikian, Mendagri Tito menegaskan posisi kepala daerah berbeda dengan pejabat dalam sistem komando karena mereka dipilih langsung oleh rakyat.

Oleh sebab itu, pembinaan lebih mengedepankan penguatan sistem.

Dia menjelaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membangun berbagai instrumen pengawasan, di antaranya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyusunan pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga sistem pengawasan keuangan daerah.

Selain itu, pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung juga mengembangkan sistem pencegahan korupsi melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Meski demikian, Mendagri Tito mengingatkan sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap memerlukan integritas dari setiap kepala daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News