Pemkab Ini Berkomitmen Tak Ada Pemecatan PPPK di Tengah Masa Kontrak

jpnn.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau pemecatan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tengah masa kontrak yang sedang berjalan.

?Bupati Kulon Progo Agung Setyawan mengatakan efisiensi anggaran belanja pegawai dilakukan melalui perampingan struktur organisasi, bukan dengan memberhentikan tenaga kerja.

?"Komitmen Pemkab Kulon Progo tidak ada pemecatan di tengah jalan sebelum masa kontrak selesai," kata Agung Setyawan.

?Agung mengatakan porsi belanja pegawai di Kulon Progo saat ini telah berhasil ditekan menjadi 38 persen dari total APBD, turun dari posisi sebelumnya yang berada di atas 40 persen. Pemkab menargetkan rasio belanja pegawai tersebut dapat terus menurun secara bertahap hingga menyentuh angka 35–36 persen.

?Untuk mencapai target efisiensi itu tanpa harus merumahkan pegawai, Pemkab Kulon Progo menempuh langkah strategis berupa perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta evaluasi berkala terhadap tenaga kontrak.

?Salah satu efisiensi nyata yang telah memberikan penghematan hingga miliaran rupiah adalah kebijakan penggabungan sekolah (regrouping SD). Langkah ini tidak hanya menghemat anggaran operasional, tetapi juga memangkas biaya perawatan gedung hingga belanja listrik rutin.

?"Efisiensi itu tidak hanya dipandang dari sudut uangnya saja, tetapi juga dari perawatan bangunan dan listrik. Selain itu dari SOTK, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kita satukan agar membentuk struktur yang ramping tapi dinamis," katanya.

?Mengenai beban anggaran pengangkatan PPPK, Agung mengakui adanya tantangan fiskal daerah setelah kebijakan penanggungan gaji PPPK dialihkan dari pemerintah pusat menjadi tanggung jawab anggaran daerah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News