Pemkot Semarang Menduga Calo Menyusupi Rusunawa, Oper Kontrak Jadi Sorotan

Sabtu, 25 Juli 2026 – 08:20 WIB

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menduga adanya keterlibatan perantara atau calo dalam jual beli dan oper kontrak rumah susun sewa (rusunawa).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang Murni Ediati mengatakan sedang memperketat dan membenahi tata kelola rusunawa buntut terjadinya dugaan pengalihan hak penghunian secara ilegal itu.

Pasalnya, selain ditemukan adanya oper sewa tak sesuai ketentuan, diduga juga terjadi keterlibatan calo, penghunian tak berizin, ketidaksesuaian data administrasi, hingga tunggakan sewa rusunawa.

“Ini bertujuan untuk memastikan fasilitas hunian milik pemerintah tepat sasaran, tertib administrasi, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Pipie, sapaan karib Murni Ediati di Balai Kota Semarang, Jumat (24/7).

Dinamika di lapangan itu juga ditindaklanjuti melalui payung hukum terkait pengelolaan dan pengawasan rusunawa yang mengacu pada Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 13 Tahun 2021, serta Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Termasuk, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghunian Rumah Susun yang saat ini masih dalam proses pembahasan sesuai tahapan perundang-undangan di DPRD Kota Semarang.

Pipie mengatakan rusunawa bukan sekadar bangunan fisik, melainkan pusat kehidupan bagi banyak keluarga.

Menurutnya, di balik setiap unit rusunawa, terdapat masyarakat yang menjadikannya sebagai tempat tinggal dan bagian penting dari kehidupan keluarganya.