Kemenkum NTB & Pemkab Lombok Utara Bahas Kebutuhan Formasi Perancang Peraturan

Jumat, 07 Agustus 2026 – 19:49 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan rapat konsultasi terkait penghitungan angka kebutuhan formasi Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman dan memperoleh kesamaan persepsi mengenai prosedur penghitungan serta mekanisme pengusulan kebutuhan formasi.

Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTB Riki Aditya menekankan bahwa koordinasi dan konsultasi merupakan tahapan yang penting.

Hal ini untuk memastikan proses penghitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan secara tepat, objektif, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Melalui koordinasi dan konsultasi ini, diharapkan proses penghitungan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan.

Jadi, hasilnya benar-benar mencerminkan kebutuhan organisasi," ujar Riki Aditya.

Kabag Hukum Pemkab Lombok Utara Dewi Jayanti mengatakan kegiatan ini untuk memperoleh masukan terkait prosedur serta tata cara penghitungan angka kebutuhan formasi JF Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Konsultasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi Pemkab Lombok Utara dalam menyusun kebutuhan jabatan fungsional secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.