PHRI Sambut Baik Penertiban OTA Asing dan Akomodasi Ilegal oleh Kemenpar

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyambut baik langkah Kementerian Pariwisata untuk menertibkan platform online travel agent (OTA) asing yang belum berkantor di Indonesia dan akomodasi ilegal di Tanah Air.

Hal ini untuk menciptakan persaingan usaha yang adil dan meningkatkan kepatuhan atas regulasi yang ada. 

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan, pelaku usaha akomodasi legal sebenarnya telah lama menantikan kebijakan tersebut. Pihaknya juga berharap adanya pengawasan secara konsisten, serta adanya penertiban yang efektif untuk memberikan kepastian usaha.

"Kami menyambut baik langkah pemerintah dalam menertibkan akomodasi liar atau ilegal. Yang dimaksud ilegal di sini tentu adalah mereka yang tidak memiliki izin atau tidak memiliki klasifikasi baku lapangan usaha yang sesuai untuk sektor akomodasi karena ada KBLI khususnya," kata Maulana, Selasa (9/6).

Kementerian Pariwisata sebelumnya telah mengingatkan para pelaku usaha OTA untuk menaati aturan yang berlaku di Indonesia, khususnya PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan, sebagai pelaku bisnis, OTA harus memiliki izin usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan juga harus memiliki kantor di Indonesia.

Platform OTA asing seperti Airbnb, Agoda, Booking.com serta lainnya diwajibkan memiliki kantor di Indonesia. Hal ini agar persaingan usaha antar-OTA lebih adil dan juga mengantisipasi potensi hilangnya pajak.

Selain itu, Kemenpar juga bakal menindak tegas ribuan akomodasi tidak berizin yang tersebar di berbagai platform digital. Kemenpar menyatakan bahwa 31 Juni 2026 menjadi batas akhir menyelesaikan perizinan berdasarkan kesepakatan dengan sembilan online travel agent (OTA) yang beroperasi di Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News