PP HIMMAH: Pernyataan Hotman Paris Harus Izin Presiden Keliru dan Lemahkan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 – 09:35 WIB

jakarta.jpnn.com - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) menilai pernyataan kuasa hukum Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang menyebut penetapan tersangka kliennya harus meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto adalah keliru.

Menurut PP HIMMAH, pernyataan Hotman tidak berdasar dan berpotensi melemahkan komitmen besar pemerintah dalam memberantas korupsi.

Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution mengatakan penegakan hukum harus berdiri di atas kaki sendiri, bukan tunduk pada pertimbangan politik atau jabatan.

"Justru hari ini publik menilai langkah Kapolri beserta jajarannya mengusut dugaan TPPU dan korupsi pada kasus ini sudah sangat tepat. Berjalan sesuai prosedur, memegang fakta, dan setia pada aturan hukum yang berlaku," tegas Razak, Sabtu (18/7).

Razak menjelaskan tidak ada aturan wajib penyidikan harus izin Presiden dalam mengusut korupsi yang dilakukan Febrie Adriansyah. 

"Klaim seperti itu justru bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia," jelas Razak.

Dia menjelaskan berdasarkan KUHAP 2025, penetapan tersangka adalah wewenang mutlak penyidik apabila terpenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah, tanpa campur tangan pejabat politik.

Menurut Razak, putusan MK No. 15/2025 menghapus hak imunitas jaksa.