PT PII Gelar Capacity Building KPBU Bersama Pemda Jatim

jpnn.com, SURABAYA - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), terus memperkuat peran strategisnya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang secara spesifik.

Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building (CB) KPBU bagi Pemerintah Daerah Jawa Timur yang digelar secara luring di Surabaya.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, di antaranya Kabupaten Lamongan yang dihadiri langsung oleh Bupati Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, Kota Malang, dan Kota Batu.

Selain itu, beberapa pemerintah daerah di luar Jawa Timur juga turut berpartisipasi secara daring, antara lain Kota Cirebon, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Lebak, Kota Ambon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Sragen.

Pelaksanaan Capacity Building ini merupakan tindak lanjut dari tingginya minat pemerintah daerah terhadap implementasi KPDBU, khususnya setelah kegiatan sosialisasi KPDBU yang sebelumnya digelar bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di Jakarta pada Maret lalu.

Plt. Direktur Utama PT PII Andre Permana menuturkan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen PT PII dalam memperluas pemahaman serta kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan proyek KPDBU yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Kegiatan capacity building ini diharapkan dapat memberikan pemahaman utuh, serta menginspirasi pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten untuk dapat berkomitmen mendorong pembangunan infrastruktur di wilayahnya melalui skema KPBU yang nantinya dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Andre menambahkan pihaknya berkomitmen menjadi enabler creative financing (pembiayaan kreatif) dalam ekosistem infrastruktur Indonesia untuk mengatasi keterbatasan APBN, melalui sinergi yang kuat dengan Kementerian / Lembaga, Regulator, Badan Usaha, Lender, serta Pemerintah Daerah.