Respons Gubernur Dedi Mulyadi Soal Wacana Pengaktifan Kembali SPP SMA Negeri

Rabu, 15 Juli 2026 – 20:27 WIB

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons wacana pengaktifan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri.

Wacana tersebut, muncul dalam rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah dibahas oleh DPRD bersama Provinsi Jawa Barat.

Dewan menyarankan agar SPP di sekolah negeri kembali diaktifkan, dengan syarat hanya untuk murid dengan ekonomi menengah ke atas.

Dedi menuturkan, rencana ini bukan usulan dirinya. Dia meminta wacana ini harus dikaji secara hati-hati.

"Itu kan kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP nanti opininya beda lagi, disebut gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," kata Dedi di Kota Bandung, Rabu (15/7/2026).

Sebelum muncul rencana tersebut, Dedi mengatakan, sudah menyisir dan mendatangi beberapa sekolah SMA dan SMK negeri di Jabar yang gedung dan pengelolaannya baik. Salah satunya di SMAN 1 Depok yang mana sekolah tersebut bisa mengelola dana BOS dengan tepat sasaran.

"Gini, dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah nih. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Dan saya nanya ke kepala sekolah saya tanya, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini dengan baik'," jelas Dedi.

Dengan begitu, Dedi menginginkan agar saat ini yang bisa menjadi fokus pengembangan sekolah dan perbaikan-perbaikan gedung sekolah dilakukan dengan memaksimalkan dana BOS.