Senator PFM Desak BPK Segera Terbitkan Audit Kerugian Negara, Jangan Hambat Penetapan TSK Korupsi DPR PBD

3 days ago 3

Senator PFM Desak BPK Segera Terbitkan Audit Kerugian Negara, Jangan Hambat Penetapan TSK Korupsi DPR PBD

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Senator asal Provinsi Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, SORONG - Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera menerbitkan hasil audit kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 di Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya.

Menurut Senator Paul Finsen Mayor, hasil audit tersebut merupakan dokumen penting yang dibutuhkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat Daya untuk mempercepat proses hukum, terutama dalam menetapkan para tersangka.

"Saya minta BPK segera mengeluarkan hasil audit kerugian negara. Penyidik harus berpegang pada hasil audit tersebut untuk menetapkan tersangka. Jangan sampai proses penegakan hukum menjadi terhambat hanya karena audit belum diterbitkan," tegas Paul Finsen Mayor, Sabtu (8/8/2026).

Dia juga mengingatkan agar BPK tidak memberikan ruang bagi munculnya spekulasi publik akibat lambannya penerbitan hasil audit.

"BPK jangan menunda-nunda. Kalau terkesan mengulur waktu, masyarakat bisa menduga-duga bahwa BPK masuk angin terhadap penuntasan kasus ini. Segera keluarkan hasil audit, karena yang digunakan dalam perkara ini adalah uang rakyat. Tidak boleh ada pejabat yang mencuri uang rakyat dan lolos dari proses hukum," katanya.

Desakan tersebut disampaikan menyusul langkah Penyidik Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Papua Barat Daya yang telah menggeledah 13 ruangan di Kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis (30/7/2026) malam.

Penggeledahan yang berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 19.40 WIT hingga 23.50 WIT, dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen yang berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024.

Sebanyak 13 ruangan diperiksa, mulai dari ruang Sekretaris Dewan, kepala bagian, kepala subbagian, ruang staf, hingga ruang pimpinan DPR Provinsi Papua Barat Daya.

Paul Finsen Mayor mendesak BPK agar segera menerbitkan hasil audit kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang & jasa di Sekretariat DPR PPB.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Kabar berita |