Sesditjen Dukcapil: Sinergi Pusat-Daerah Kunci Sistem Adminduk Modern dan Aman

jpnn.com, JAKARTA - Sinergitas penyelenggaraan administrasi kependudukan (Adminduk) pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan sistem data kependudukan nasional yang modern, aman, dan terintegrasi sebagai fondasi utama pelayanan publik digital.

Sebab, pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memegang kendali atas regulasi, sistem infrastruktur seperti SIAK Terpusat, dan keamanan data nasional.

Sementara pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan langsung yang berhadapan dengan dinamika dan mobilitas penduduk di lapangan.

Hal itu mengemuka dalam paparan Sekretaris Ditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam bertajuk "Sinergitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pusat dan Daerah" pada Panel Sesi VI Lanjutan Diskusi Kebijakan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dalam rangkaian Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester I Tahun 2026 hari ketiga, di Jakarta, Selasa (4/8).

Hani membuka paparannya dengan mengingatkan lima pesan Presiden Prabowo Subianto soal transformasi digital pemerintah, yang menurutnya harus menjadi rujukan bersama pusat dan daerah.

Ia mengutip pernyataan Presiden bahwa digitalisasi pemerintah sudah bukan pilihan, melainkan keharusan, sekaligus peringatan agar instansi tidak lagi membangun aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung.

"Presiden sudah tegas mengatakan, rakyat tidak boleh memasukkan data yang sama berkali-kali. Ini yang harus jadi pegangan kita di Dukcapil, baik di pusat maupun di daerah," kata Hani.

Ia lantas menjelaskan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News