SETARA Institute Kritik Pelibatan Babinsa Awasi Kepatuhan Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mengkritik pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk militerisasi urusan sipil yang bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

"Pelibatan Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan pajak merupakan langkah yang keliru dan hanya menegaskan perluasan keterlibatan militer ke dalam urusan sipil yang sama sekali bukan menjadi tugas dan fungsi pertahanan negara," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7).

Hendardi menilai pengawasan, pembinaan, dan penegakan kepatuhan perpajakan merupakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak beserta instrumen administrasi dan penegakan hukumnya. Karena itu, pelibatan aparat teritorial TNI dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Menurut dia, kepatuhan membayar pajak tidak seharusnya dibangun melalui pendekatan koersif ataupun dengan menghadirkan aparat militer di tengah masyarakat.

"Pajak merupakan partisipasi warga dan kewajiban kewargaan yang lahir dari relasi kepercayaan antara negara dan rakyat. Negara tidak boleh menakut-nakuti warga negara agar patuh membayar pajak," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah seharusnya berfokus pada perbaikan tata kelola perpajakan dan pemerintahan. Pengelolaan pajak yang adil, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dinilai akan mendorong tumbuhnya kepatuhan sukarela masyarakat.

"Rakyat pada dasarnya bersedia membayar pajak apabila mereka melihat bahwa uang yang mereka setorkan kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan," ucapnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News