Sosialisasikan Akuntabilitas Keuangan Negara, Misbakhun Tekankan soal Orientasi Kesejahteraan Rakyat

jpnn.com - PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan para pejabat pemerintah daerah, termasuk yang memimpin badan usaha milik daerah (BUMD) dan badan layanan umum daerah (BLUD), bisa bertindak tertib dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Legislator Partai Golkar itu menyatakan bahwa anggaran bukan sekadar angka dalam perencanaan, melainkan harus digunakan untuk program yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat.

“Anggaran harus hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara,” ujar Misbakhun saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (10/8).

Misbakhun juga menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Kota Pasuruan untuk menggelar kegiatan dalam rangka Masa Reses Sidang DPR itu. Hadir dalam sosialisasi itu, antara lain, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim Yuan Candra Djaisin, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo, dan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.

Menurut Misbakhun, konstitusi telah memberikan mandat yang jelas mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, lanjut dia, setiap pejabat maupun pengelola anggaran harus memahami bahwa penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, sekaligus moral.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu pun menekankan pentingnya keberadaan BPK sebagai supreme audit institution atau lembaga pemeriksa keuangan negara yang memperoleh mandat langsung dari konstitusi.

Misbakhun menambahkan tujuan pemeriksaan BPK bukan semata-mata mencari kesalahan atau memberikan hukuman kepada pengelola anggaran.

Menurut dia, pemeriksaan oleh BPK  juga sebagai instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan, sekaligus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara.

“BPK bukan tukang hukum. BPK adalah lembaga yang diberikan mandat konstitusi untuk memastikan pertanggungjawaban keuangan negara berjalan dengan baik. Oleh karena itu, audit harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola,” tuturnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News