Target 80.000 KDMP Dinilai Bebani Pengelola dan Minim Kajian

Senin, 31 Agustus 2026 – 07:23 WIB

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ambisi pemerintah untuk membentuk 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam tempo singkat menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi.

Kebijakan yang digadang-gadang sebagai alat mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sekaligus pendorong ekonomi nasional itu dinilai terlalu menitikberatkan pada target kuantitas fisik dan administratif, ketimbang memperkuat fungsi utama koperasi.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM Amirullah Setya Hardi menilai perumusan target KDMP terkesan terlalu membebani pengelola di lapangan.

Menurutnya, pemerintah membebankan terlalu banyak misi pada KDMP, mulai dari meningkatkan kesejahteraan desa, menciptakan lapangan kerja, hingga menekan laju inflasi.

“Tujuan Koperasi Desa Merah Putih itu terlalu banyak. Padahal seharusnya tidak begitu karena tujuan koperasi itu tunggal, yaitu mencukupi kebutuhan anggota. Itu saja. Kalau kebutuhan anggota terpenuhi, dengan sendirinya mereka akan sejahtera,” ujar Amirullah pada Sabtu (29/8).

Sorotan utama tertuju pada akselerasi legalitas dan target pembentukan koperasi yang dinilai cepat tanpa diimbangi kajian akademik yang matang.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 hingga peresmian pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025, tercatat sekitar 20.000 koperasi baru terbentuk. Angka ini setara dengan rata-rata 666 unit koperasi lahir setiap harinya.

Kecepatan pencapaian target tersebut kian dipertanyakan mengingat besarnya alokasi anggaran pembangunan fisik yang dibutuhkan.