Tolak Wacana SPP di Sekolah Negeri, Ono Surono: Negara Wajib Biayai Pendidikan 12 Tahun

Jumat, 17 Juli 2026 – 12:15 WIB

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menolak wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. 

Menurutnya, pendidikan dasar hingga menengah merupakan hak warga negara yang harus dijamin pemerintah melalui alokasi anggaran pendidikan, bukan dibebankan kepada masyarakat.

Ono menegaskan, ketentuan mengenai pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan pemerintah mengalokasikan sedikitnya 20 persen anggaran dari APBN maupun APBD untuk sektor pendidikan.

Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban menyelenggarakan program wajib belajar 12 tahun sehingga peserta didik yang bersekolah di sekolah negeri berhak memperoleh layanan pendidikan tanpa dipungut biaya.

"Kalau masih ada kekurangan fasilitas di sekolah-sekolah negeri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan negara untuk memenuhinya, bukan dengan membebankan kembali SPP kepada masyarakat," kata Ono dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (17/7/2026).

Ketua DPD PDIP Jabar itu juga mempertanyakan usulan penerapan SPP bagi masyarakat yang masuk kategori desil 6 hingga desil 10. 

Menurutnya, data kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai dasar pengelompokan tersebut masih belum sepenuhnya akurat.

Ono menilai, masih banyak warga yang sebenarnya tergolong tidak mampu, tetapi tercatat dalam kelompok desil yang lebih tinggi sehingga tidak memperoleh bantuan sosial maupun mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan.