Usut Kasus Korupsi Petral, Mahasiswa Desak Kejagung Jerat Beneficial Owner dan Aktor Intelektual

Kamis, 23 Juli 2026 – 15:00 WIB

jabar.jpnn.com, JAKARTA - Praktik kejahatan ekonomi korporasi yang terstruktur dinilai masih menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional.

Kebocoran devisa serta kerugian keuangan negara akibat manipulasi perdagangan internasional kembali menjadi sorotan publik menyusul pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah pada Pertamina Energy Trading Limited (Petral) periode 2008–2015.

Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh orang tersangka, salah satunya Riza Chalid yang diduga bertindak sebagai pihak berhak menerima manfaat (beneficial owner) dari sejumlah perusahaan seperti Gold Manor, VeritaOil, dan Global Energy Resources.

Saat ini, Kejagung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih menghitung nilai pasti kerugian keuangan negara.

Kendati proses perhitungan belum usai, indikasi awal menunjukkan potensi kerugian negara mencapai angka triliunan rupiah.

Menanggapi perkembangan hukum kasus tersebut, Jaringan Mahasiswa Peduli Rakyat (JAMPER) mendesak Kejagung untuk mengambil langkah hukum yang tegas dan tanpa kompromi terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Koordinator Aksi JAMPER, Yaser, menegaskan bahwa penanganan skandal ini tidak boleh hanya berhenti pada pelaku di tingkat permukaan.

"Kasus Petral bukan sekadar kejahatan individu, melainkan sistem yang merampas hak rakyat selama bertahun-tahun. Kami meminta Kejagung berani menelusuri hingga ke pemilik manfaat dan dalang intelektual yang selama ini menikmati hasil kejahatan tersebut," ujar Yaser saat menyampaikan pernyataan sikap, Kamis (23/7).