Walhi Desak PPATK Usut Transaksi Keuangan Korporasi Pariwisata di Karst Gunungsewu

Jumat, 24 Juli 2026 – 19:30 WIB

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengusut dugaan kejahatan lingkungan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh industri pariwisata di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu, Gunungkidul.

Mengacu pada temuan Walhi, setidaknya terdapat 13 perusahaan pariwisata yang diduga beroperasi secara ilegal tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Aktivitas ini telah merusak sedikitnya 34,46 hektare bentang alam karst melalui pemangkasan bukit, kepungan eksploitasi air tanah, hingga perusakan morfologi kawasan lindung geologi nasional tersebut.

Rizki Abiyoga dari Walhi Yogyakarta menjelaskan bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat sistemik dan berlapis, mulai dari pelanggaran sempadan pantai hingga perusakan kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3045 K/40/MEM/2014.

Ia menegaskan ketiadaan AMDAL pada seluruh industri yang diinvestigasi memperkuat dugaan adanya tindak pidana asal yang memicu TPPU.

“Jika mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang, pidana asalnya itu sudah terpenuhi. Ini yang kami lihat ada dugaan TPPU. Ketika proses tindak pidana lingkungan itu sudah dilakukan, pendapatan dari usaha tersebut bersifat tidak sah. PPATK perlu turun tangan menelusuri bukti kuat transaksi keuangannya," ujar Rizki dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (23/7).

Hal serupa ditegaskan oleh Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi, Dana Prima Tarigan.

Menurutnya, tindakan perusakan ini memuat unsur pelanggaran Pasal 69 ayat (1) huruf a UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).