Wali Kota Kediri Serahkan LKPD ke BPK Jatim

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim. Penyerahan LKPD ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, pada hari ini, Senin (3/3/2025).

"Ini merupakan momen perjumpaan perdana kami sebagai kepala daerah terpilih dengan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Semoga perjumpaan ini menjadi awal yang baik untuk menjalin koordinasi dan sinergi. Guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah semakin optimal sesuai koridor dan aturan yang ada," kata Wali Kota Kediri.

Baca Juga: Buka Bareng Masyarakat, Wali Kota Kediri Libatkan UMKM dengan Pesan 10.000 Nasi Bungkus

Ia menjelaskan, LKPD ini merupakan bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Hal tersebut selaras dengan amanat UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan juga telah mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan prinsip transparasi, akuntabilitas, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang diserahkan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

"Kami menyadari bahwa proses penyusunan LKPD tidak lepas dari tantangan. Seperti dinamika perubahan regulasi, keterbatasan sumber daya atau kompleksitas pencatatan. Namun berkat kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan stakeholder dapat selesai tepat waktu," urai Wali Kota Kediri.

Baca Juga: Ketua TP PKK-Pembina Posyandu Kota Kediri Resmi Dilantik

Ia juga berharap proses audit berjalan lancar, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

"Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadikan hasil audit BPK sebagai dasar peningkatan good governance. Transparasi dan akuntabilitas adalah pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan ini," pungkasnya. (uji/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News