APHI-Universitas Khairun Perkuat Kolaborasi Pendidikan dan Riset Kehutanan

jpnn.com, TERNATE - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Universitas Khairun menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama untuk memperkuat sinergi antara dunia usaha dan perguruan tinggi dalam pengembangan pendidikan, penelitian, sumber daya manusia, serta inovasi pengelolaan hutan berkelanjutan.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, memperkuat keterkaitan antara pendidikan kehutanan dan kebutuhan dunia usaha, serta mengembangkan Hutan Pendidikan Universitas Khairun sebagai pusat riset, pembelajaran, dan uji coba penerapan Multiusaha Kehutanan pada Selasa (21/7).

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan peran perguruan tinggi kehutanan semakin penting di tengah dinamika kebijakan, perkembangan teknologi, perubahan orientasi usaha, dan berbagai tantangan pengelolaan hutan di Indonesia.

“Dinamika pengelolaan hutan saat ini membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan, sumber daya manusia yang kompeten, serta inovasi yang mampu menjawab kebutuhan di lapangan. Karena itu, peran perguruan tinggi kehutanan menjadi semakin strategis,” kata Soewarso.

Menurut dia, perguruan tinggi perlu terus melakukan adaptasi terhadap kurikulum pendidikan kehutanan agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, teknologi, kebutuhan dunia usaha, serta tuntutan pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan.

Penyesuaian kurikulum juga diperlukan agar lulusan kehutanan memiliki kompetensi yang sesuai dengan perubahan orientasi pengelolaan hutan, yang tidak lagi hanya bertumpu pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

“Transformasi kebijakan melalui Multiusaha Kehutanan yang mengintegrasikan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan akan menjadi arus utama pengelolaan hutan ke depan,” ujarnya.

Soewarso menjelaskan penerapan Multiusaha Kehutanan membutuhkan dukungan penelitian dari perguruan tinggi, khususnya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan komoditas unggulan hasil hutan bukan kayu yang sesuai dengan karakteristik ekologis, sosial, dan ekonomi setiap daerah.