Danantara dan Tugas Sejarah Transformasi Ekonomi Nasional Bagi Keadilan Sosial Rakyat

jpnn.com - Indonesia sedang memasuki sebuah fase penting dalam perjalanan ekonomi nasional. Lahirnya Danantara tidak semestinya hanya dipahami sebagai pembentukan lembaga pengelola aset atau investasi negara. Lebih jauh dari itu, Danantara dapat ditempatkan sebagai bagian dari sebuah tugas sejarah untuk melakukan transformasi ekonomi nasional, yaitu mengubah kekayaan negara menjadi kekuatan produktif yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

Dalam beberapa dekade terakhir, pengelolaan kekayaan negara di berbagai belahan dunia telah berkembang dari sekadar menyimpan cadangan menjadi instrumen strategis pembangunan jangka panjang. Konsep Sovereign Wealth Fund (SWF) lahir dari kebutuhan negara untuk mengubah kekayaan yang bersifat sementara menjadi aset produktif yang mampu memberikan manfaat lintas generasi.

Indonesia memiliki sumber daya alam, BUMN, aset strategis, pasar domestik yang besar, serta potensi ekonomi yang tidak kecil. Tantangannya adalah bagaimana seluruh kekuatan tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam neraca negara, tetapi dikonversi menjadi kekuatan ekonomi produktif yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memperkecil kesenjangan sosial.

Di sinilah Danantara mendapatkan relevansi historisnya.

Danantara Bukan Sekadar Pengelola Aset

Danantara tidak boleh hanya dilihat dari berapa besar aset yang dikelolanya atau berapa besar keuntungan investasi yang mampu dihasilkan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana pengelolaan kekayaan negara tersebut mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Sebuah dana kekayaan negara yang dirancang dengan baik dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengoptimalkan aset negara, mendorong investasi strategis dan memperkuat daya saing perusahaan nasional. Sebaliknya, apabila tata kelolanya lemah, Danantara justru dapat menjadi sumber risiko fiskal, konflik kepentingan dan ketidakpercayaan publik.

Karena itu, Danantara harus dibangun dengan prinsip bahwa aset negara adalah amanah publik. Keuntungan yang dihasilkan bukan semata-mata untuk kepentingan korporasi, tetapi pada akhirnya harus memiliki hubungan yang jelas dengan kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News