Komisi V DPR Dorong Integrasi Kelembagaan dan Anggaran untuk Perkuat Penanganan Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Komisi V DPR mendorong pemerintah mengintegrasikan kelembagaan penanggulangan bencana agar respons terhadap bencana alam berada dalam satu komando.

Integrasi itu dinilai perlu disertai skema anggaran khusus yang dapat digunakan sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda mengatakan kebutuhan tersebut terlihat dalam penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut dia, penanganan bencana saat ini masih melibatkan sejumlah lembaga dengan tugas dan kewenangan berbeda, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ke depan memang ini perlu dikonsolidasikan, integrasi kelembagaan supaya satu komando itu bisa jalan,” kata Syaiful dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Gempa NTT: Antara Geologi, Kebijakan, dan Nasib Warga” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Syaiful, Komisi V telah berkoordinasi dengan tiga lembaga tersebut dalam merespons gempa NTT. Koordinasi mencakup pemantauan kemungkinan gempa susulan dan tsunami, evakuasi korban, hingga pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Informasi Gempa dan Tsunami Harus Terus Diperbarui

Syaiful mengatakan setelah BMKG melaporkan gempa berkekuatan 7,7, Komisi V meminta lembaga tersebut terus memberikan pembaruan informasi secara real time, khususnya mengenai kemungkinan tsunami dan gempa susulan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News