jpnn.com, JAKARTA - Reformasi besar-besaran di tubuh BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mendapat sorotan tajam.
Dalam Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr. Akbar Faizal, menegaskan bahwa Danantara harus menjadi solusi bagi tata kelola ekonomi nasional, bukan menimbulkan persoalan baru.
“Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sebuah keputusan politik lahir bernama Danantara. Identitas baru ekosistem BUMN ini diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” ujarnya, Selasa.
Akbar menjelaskan forum digelar untuk menguji apakah Danantara mampu menghadirkan pemerataan dan keadilan ekonomi.
Dia memastikan hasil kajian Nagara Institute akan dibukukan dan diserahkan kepada presiden serta pihak Danantara sebagai rekomendasi berbasis riset.
Minim Roadmap dan Porsi Daerah
Dua peneliti Nagara Institute, Prof. Dr. Satya Arinanto dan Dr. R. Edi Sewandono, memaparkan temuan awal terkait mandat Danantara dan konsekuensi reformasi BUMN bagi daerah.
Edi menyoroti belum adanya peta jalan yang jelas mengenai relasi bisnis BUMN-Danantara dengan pemerintah daerah, termasuk kontribusi fiskal yang seharusnya diterima daerah penghasil.
