Dari Laporan AMS 2025-2026, AFTECH Petakan Lima Transisi Fintech Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Industri fintech Indonesia tengah mengalami perubahan mendasar setelah lebih dari satu dekade bertumbuh secara ekspansif.

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) memetakan lima transisi struktural yang akan makin menentukan daya saing industri ke depan, mulai dari penguatan fundamental bisnis hingga penciptaan dampak ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

Pemetaan ini menjadi pesan utama Annual Members Survey (AMS) 2025–2026 yang melibatkan 141 perusahaan anggota AFTECH dari sektor sistem pembayaran, pembiayaan digital, aset digital, layanan teknologi finansial, serta platform pendukung ekosistem.

Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir mengatakan hasil AMS tahun ini menegaskan bahwa ukuran daya saing industri fintech makin berkembang seiring dengan meningkatnya kematangan industri.

“Industri fintech Indonesia sedang memasuki fase pendewasaan. Daya saing ke depan tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat perusahaan tumbuh, tetapi oleh seberapa kuat fundamental bisnisnya, seberapa konsisten regulasi dapat diimplementasikan, seberapa besar kepercayaan digital yang bisa dibangun, serta seberapa nyata dampaknya bagi masyarakat dan perekonomian,” ujar Pandu.

Berdasarkan AMS 2025-2026, AFTECH mengidentifikasi lima transisi struktural yang akan membentuk arah perkembangan industri fintech indonesia ke depan.

Pertama, dari pertumbuhan menuju penguatan fundamental bisnis. Setelah periode ekspansi yang kuat, profitabilitas, efisiensi, dan kualitas model bisnis menjadi ukuran keberhasilan yang semakin tercermin. Hal ini tercermin dari 77% responden yang menjadikan kemitraan strategis sebagai strategi pertumbuhan utama, sementara 97% tidak mengubah model bisnisnya dalam satu tahun terakhir.

Kedua, dari regulasi menuju kepastian implementasi. Seiring kerangka regulasi semakin berkembang, kebutuhan industri bergeser pada konsistensi, harmonisasi, dan kepastian penerapan. Sebanyak 84% responden menempatkan kepastian dan stabilitas regulasi sebagai dukungan pemerintah yang paling dibutuhkan.