Datangi Balai Kota, AMB Minta Pemprov DKI Cek Perizinan PT Lotte Shopping

4 weeks ago 14

Datangi Balai Kota, AMB Minta Pemprov DKI Cek Perizinan PT Lotte Shopping

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Aksi unjuk rasa Aliansi Muda Bersatu (AMB) menuntut kepastian soal legalitas operasional PT Lotte Shopping Indonesia (LSI) di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/7/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Muda Bersatu (AMB) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap dugaan permasalahan dalam legalitas operasional PT Lotte Shopping Indonesia (LSI).

Dugaan tersebut dinilai memerlukan perhatian serius dari Pemprov DKI Jakarta maupun aparat penegak hukum.

Sebagai organisasi masyarakat yang berkomitmen terhadap pengawasan kebijakan publik, AMB menegaskan bahwa setiap aktivitas usaha wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap aspek perizinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan instrumen fundamental dalam menjamin perlindungan kepentingan negara, masyarakat, pekerja, serta terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.

"Karena berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari hilangnya potensi penerimaan negara, terciptanya ketidakadilan bagi pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pengawasan pemerintah daerah," ujar korlap aksi AMB, Salahudin di Balai Kota DKI Jakarta. 

Selain aspek legalitas, AMB juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Organisasi tersebut berpandangan bahwa setiap perusahaan berkewajiban menjalankan hubungan industrial yang adil, menjunjung tinggi prinsip perlindungan tenaga kerja, serta memenuhi seluruh hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum ketenagakerjaan.

Atas dasar tersebut, AMB mendesak Pemprov DKI Jakarta dan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah konkret melalui penyelidikan secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel terhadap dugaan permasalahan yang terjadi terhadap PT Lotte Shopping Indonesia.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), AMB menilai bahwa pengawasan terhadap kepatuhan perizinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat penegak hukum.

Pemprov DKI Jakarta diharapkan menunjukkan komitmen yang nyata dalam memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan hukum

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Kabar berita |