Dialog di UGM, Waka MPR Tegaskan Urgensi Ketahanan Energi Sejajar Ketahanan Nasional

1 hour ago 3

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (tiga dari kiri) bersama Guru Besar dan akademisi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menggelar High Level Dialoge bersama para Guru Besar dan akademisi Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kegiatan ini dilaksanakan Eddy guna menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi strategis terkait penguatan ketahanan energi nasional, percepatan transisi energi, dan proaes dekarbonisasi di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, Pimpinan MPR dari Fraksi PAN itu menyampaikan pandangannya tentang pentingnya ketahanan nasional, transisi energi dan komitmen dekarbonisasi Indonesia yang harus berjalan beriringan dengan target pertumbuhan ekonomi tinggi.

Eddy juga menerima berbagai masukan strategis dari kalangan akademisi UGM mengenai pentingnya harmonisasi kebijakan energi nasional, percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), penguatan riset dan inovasi teknologi, pembangunan infrastruktur energi, reformasi regulasi, pengembangan ekonomi karbon, hingga penyediaan skema pembiayaan yang mampu menarik investasi hijau.

Menurut Eddy, masukan dari kalangan akademisi sangat penting untuk memastikan kebijakan energi Indonesia responsif terhadap tantangan saat ini sekaligus mampu menjawab kebutuhan jangka panjang bangsa.

“Forum ini memperkaya perspektif kita bahwa urgensi ketahanan energi adalah sama urgensinya dengan ketahanan nasional. Negara yang tidak mampu menjamin pasokan energinya akan menghadapi risiko terhadap stabilitas ekonomi, daya saing industri, bahkan kedaulatan nasional,” kata Eddy.

Doktor Ilmu Politik UI ini menyampaikan percepatan transisi energi membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi.

Menurut Eddy, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menyediakan riset berbasis bukti (evidence-based policy), pengembangan teknologi, serta menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan transformasi sektor energi.
“Indonesia membutuhkan kebijakan energi yang berbasis ilmu pengetahuan," tegas Eddy.