Dibanjiri Produk China, Pabrik Mulai Kurangi Jam Kerja, Pemerintah Diminta Segera Bertindak

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menilai banjir bahan baku plastik impor asal China, yang mulai menekan industri petrokimia nasional harus segera direspons pemerintah melalui kebijakan pengamanan perdagangan agar industri hulu tidak semakin kehilangan daya saing.

Tekanan itu mulai dirasakan produsen petrokimia nasional karena ruang untuk mempertahankan margin keuntungan semakin menyempit. Di saat yang sama, industri juga masih dibayangi tingginya biaya energi yang membuat daya saing semakin tertekan.

"Impor bahan baku plastik PE, PP, PVC, dan PET dari China kenaikannya cukup tinggi secara volume. Mereka juga banting harga sehingga produknya lebih murah dibandingkan yang lain," ujar Fajar.

"Kalau tidak segera diambil kebijakan, utilisasi industri hulu akan turun. Untuk PET dan PVC kami terpaksa ekspor dengan margin yang sangat tipis, sehingga terus menggerus keuntungan perusahaan. Ditambah lagi kepastian HGBT belum jelas dan harga gas non-HGBT sekitar US$13 per MMBtu sangat mengganggu daya saing industri," kata Fajar.

Tekanan tersebut terjadi di tengah kebutuhan domestik yang masih besar. Pasar Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah jenis bahan baku plastik, sehingga menjadi sasaran produk murah dari luar negeri.

Kondisi itu diperparah oleh perubahan arus perdagangan global yang membuat ekspor China semakin deras masuk ke Indonesia.

Masuknya produk impor dengan harga rendah juga mulai memengaruhi aktivitas industri. Sejumlah perusahaan telah mengurangi jam operasional meski belum melakukan pemutusan hubungan kerja.

Dampaknya turut dirasakan sektor pendukung seperti logistik hingga jasa bongkar muat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News