DPR Dukung Danantara: BUMN Harus Fokus Bisnis Inti, Stop Keserakahan Negara!

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:44 WIB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rencana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari 1.000 lebih menjadi sekitar 200–300 perusahaan inti dinilai sebagai transformasi paling ambisius dalam sejarah pengelolaan aset negara.

Pernyataan tegas ini mencuat dalam Round Table Discussion bertajuk “Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara” di Prama Sanur Beach Bali, Denpasar, Rabu (22/7).

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan dukungannya terhadap kebijakan ekstrem yang digagas era Presiden Prabowo Subianto ini.

Menurutnya, BUMN sudah terlalu jauh masuk ke sektor-sektor yang seharusnya digarap oleh pihak swasta maupun UMKM.

"Apakah negara perlu mengurus hotel atau rumah sakit? Ini bentuk inefisiensi bernegara sekaligus keserakahan negara jika terus dilanjutkan," kata Mukhamad Misbakhun.

Ia menambahkan, BUMN semestinya fokus pada bisnis inti (core business) strategis seperti energi dan telekomunikasi, bukan malah bersaing dengan rakyat.

Misbakhun mencontohkan beberapa BUMN karya dan anak usahanya yang kini menanggung beban utang menumpuk akibat ekspansi tak terarah dan harus menanggung biaya pembiayaan sendiri.

Senada dengan Misbakhun, anggota Komisi VI DPR RI, Gede Sumarjaya Linggih menyambut baik kehadiran Danantara.