Info Penting soal Jaminan Pensiun dan JHT PPPK, Sikap PT Taspen Tegas

jpnn.com - JAKARTA - PT Taspen (Persero) mendorong percepatan penerbitan Peraturan pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Regulasi turunan UU ASN 2023 diperlukan, antara lain untuk mengatur penyelenggaraan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema iuran dan mekanisme pendanaannya.

Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto menyampaikan hal tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/7).

Pada kesempatan tersebut, Rony mendorong reformasi program jaminan sosial aparatur sipil negara (ASN) guna menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat di tengah meningkatnya rasio klaim dalam beberapa tahun terakhir.

Rony Hanityo menyebutkan, rasio klaim program tabungan hari tua (THT) konsisten berada di atas 250 persen dan diproyeksikan terus meningkat dalam 10 tahun ke depan.

"Kalau kita melihat di Taspen ini klaim rasio konsisten di atas 250 persen dan 10 tahun ke depan diperkirakan akan terus naik, maka dibutuhkan reformasi program yang menyeluruh," kata Rony pada forum RDP tersebut.

Menurut dia, reformasi tersebut tidak hanya menyangkut pengelolaan di internal Taspen, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah sebagai pemilik program agar keberlanjutan jaminan sosial ASN tetap terjaga.

Rony mengatakan salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan dalam reformasi tersebut ialah keterlibatan pemerintah sebagai pemberi kerja melalui skema iuran untuk memperkuat pendanaan program pada masa mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News