jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution menilai Polri dan rakyat bisa mengatasi isu Black September yang akan digelar pada 24 September 2026.
"Saya meyakini Polri bersama dengan dukungan rakyat akan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan UU yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," kata Razak, Jumat (11/9).
Menurutnya, hak-hak sipil dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
"Negara kita negara demokrasi," kata Razak.
Menurut Razak, tidak ada yang salah dengan demonstrasi asalkan tetap sesuai ketentuan.
"Silakan menyampikan pendapat karena itu dijamin oleh undang-undang, apalagi peringatan Hari Tani Nasional," tambahnya.
Dia sangat meyakini konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang menjadi fondasi kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kerangka konseptual yang baik.
"Pendekatan ini mendorong Polri untuk bersikap proaktif, bukan reaktif dalam mengelola potensi konflik," kata Razak.
.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
