Jangan Sampai Kasus PPPK dan P3K PW Tidore Meluas, Pusat Harus Segera Turun Tangan

jpnn.com - BENGKULU – Ribuan PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, melakukan aksi protes yang diwarnai kericuhan pada Senin (6/7) setelah beredar kabar mereka akan dirumahkan.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) guna menyelamatkan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah yang mengalami keterbatasan anggaran.

"Memang tidak semua daerah itu punya kemampuan untuk membiayai karena PPPK ini, kan selain usulan dari daerah, juga pada kemampuan keuangan daerah, tetapi kemudian karena terjadi efisiensi dan pemangkasan anggaran pusat ke daerah. Maka memang perlu perhatian khusus oleh pemerintah," kata Sultan lewat pesan elektronik diterima di Bengkulu, Rabu (8/7).

Ketua DPD RI menyampaikan hal itu menanggapi munculnya persoalan ribuan PPPK di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, yang berpotensi terdampak efisiensi karena keterbatasan anggaran daerah.

Sultan mengatakan kondisi setiap pemerintah daerah memiliki kapasitas keuangan yang tidak sama untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian transfer turut memberi tekanan terhadap kondisi keuangan daerah.

Menurut ia, persoalan tersebut memerlukan solusi cepat agar daerah tetap mampu menjalankan pemerintahan tanpa gangguan tekanan akibat keterbatasan anggaran untuk menggaji tenaga PPPK di daerah.

Sultan berharap evaluasi dapat menemukan formulasi yang tepat terhadap skema besaran transfer ke daerah sehingga dapat menjadi solusi bagi daerah yang mengalami tekanan fiskal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News