Kemenko Kumham Imipas Jaring Masukan Kebijakan Diaspora di NTB, Menuju Regulasi Baru

Kamis, 09 Juli 2026 – 20:40 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menjadi tuan rumah Forum Diskusi Daerah Penjaringan Masukan Penyusunan Regulasi/Kebijakan Diaspora Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026, Kamis (9/7).

Kegiatan yang digelar di Aula Kanwil Kemenkum NTB ini diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Hukum.

Forum ini menghadirkan berbagai unsur terkait.

Mulai dari Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Administrasi Hukum Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati beserta jajaran.

Hadir juga BP3MI NTB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, DPMPTSP NTB, akademisi Universitas Mataram dan Universitas Muhammadiyah Mataram, hingga Himpunan Keluarga Antar-Negara.

Kakanwil I Gusti Putu Milawati menyampaikan bahwa diaspora Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional maupun daerah.

Menurutnya, diaspora tidak hanya berkontribusi melalui investasi dan penguatan devisa, tetapi juga melalui transfer pengetahuan, teknologi, budaya, serta jejaring internasional.

“Diaspora Indonesia adalah aset strategis bangsa.