Kemenkum NTB Harmonisasi Raperda & Raperbup Lombok Timur, Perkuat Literasi dan SPM

Rabu, 10 Juni 2026 – 17:01 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi terhadap dua rancangan regulasi penting usulan Pemkab Lombok Timur di Ruang Rapat Mandalika, Rabu (10/6).

Kedua draf aturan yang dibahas tersebut meliputi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan dan Pengembangan Literasi, serta Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026–2029.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pemkab Lombok Timur, perangkat teknis terkait, serta tim perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum NTB.

Forum ini menjadi ruang sinkronisasi untuk memastikan setiap rancangan regulasi selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjawab kebutuhan daerah.

Kadiv Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun dalam proses harmonisasi ini.

Ia menegaskan pentingnya kualitas regulasi daerah yang tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga implementatif.

“Diharapkan melalui harmonisasi ini dapat dihasilkan kesepakatan bersama serta produk hukum yang baik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Edward James Sinaga.

Dalam pembahasan Raperda Sistem Perbukuan dan Literasi, sejumlah penyempurnaan dilakukan.