Kemenkum NTB Ikut Policy Talks, Mempertajam Kemampuan Analisis Kebijakan Publik

Selasa, 09 Juni 2026 – 17:01 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mengikuti kegiatan BSK Policy Talks secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (9/6).

Kegiatan ini diikuti oleh Tim Pokja BSK dan Analis Kebijakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas analis kebijakan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang lebih berkualitas.

Kegiatan dibuka dengan penekanan pentingnya peran strategis Analis Kebijakan dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa kebijakan publik harus disusun secara adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab persoalan nyata di lapangan melalui rekomendasi yang tepat sasaran.

Pada sesi pemaparan materi pertama, Farah Annisa Harahap selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama BSK Hukum menekankan pentingnya penyusunan policy brief sebagai instrumen penting dalam proses pengambilan keputusan.

"Peran analis kebijakan menjadi krusial sebagai penghubung antara data, analisis, dan kebutuhan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan relevan dengan kondisi masyarakat,” kata Farah Annisa Harahap.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan.

Data yang objektif, akurat, dan mutakhir menjadi dasar utama dalam menghasilkan analisis yang tepat, sehingga rekomendasi kebijakan yang disusun dapat memberikan dampak nyata bagi penyelesaian permasalahan publik.