Kemenkum NTB Ikut Rakor Validasi Sanggah, Memperkuat Akurasi Penilaian IRH

Senin, 29 Juni 2026 – 20:23 WIB

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Validasi Sanggah Indeks Reformasi Hukum (IRH) yang diselenggarakan secara daring pada Senin (29/6).

Kegiatan yang diikuti oleh Tim IRH dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum ini bertujuan menyamakan persepsi serta memperkuat kesiapan pelaksanaan tahapan validasi sanggah guna memastikan hasil penilaian IRH yang objektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Rapat dibuka oleh Kepala Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan Pengembangan Hukum Nasional, Rahendro Jati.

Rahendro Jati menegaskan bahwa validasi sanggah merupakan tahapan penting dalam menjaga kualitas hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum.

Ia mengingatkan seluruh Kantor Wilayah agar mempersiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan memberikan tanggapan atas hasil verifikasi secara cermat serta tepat waktu.

"Pelaksanaan validasi sanggah Indeks Reformasi Hukum merupakan tahapan penting untuk memastikan akurasi, objektivitas, dan akuntabilitas hasil penilaian IRH.

Seluruh Kantor Wilayah diharapkan mempersiapkan data dukung serta memberikan tanggapan terhadap hasil verifikasi secara cermat dan tepat waktu," ujar Rahendro Jati.

Selanjutnya, Tim Teknis Nasional (TSN) Indeks Reformasi Hukum memaparkan mekanisme pelaksanaan validasi sanggah, tata cara penyampaian sanggahan, serta proses verifikasi dokumen pendukung yang telah diunggah oleh masing-masing Kantor Wilayah.