Keputusan DPRD Jember Larang Wartawan Liput Rapat Anggaran Tuai Gelombang Kritik

Jumat, 31 Juli 2026 – 12:37 WIB

jatim.jpnn.com, JEMBER - Kebijakan DPRD Kabupaten Jember yang menutup rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dari peliputan wartawan menuai kritik dari kalangan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mahasiswa.

Mereka menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Pengurus DPC GMNI Jember Achmad Syadidul Idqon mengatakan pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam penyusunan APBD sehingga semestinya dapat dipantau masyarakat melalui media.

"Kami menyayangkan keputusan DPRD Jember yang menutup rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dari peliputan wartawan," kata Idqon, Kamis (30/7).

Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terlebih anggaran daerah berasal dari uang rakyat.

Dia menilai pelarangan wartawan meliput pembahasan anggaran akan mempersempit ruang partisipasi publik dalam mengawasi penggunaan APBD.

Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis dalam penyusunan APBD sehingga tidak semestinya dilakukan dengan menutup akses pers.

"Keterbukaan informasi merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, terlebih anggaran daerah sepenuhnya berasal dari uang rakyat," katanya.