Koster Warning Perbekel di Bali: Jangan Coba-coba Bermain Dana Desa!

Jumat, 10 Juli 2026 – 10:29 WIB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengingatkan para perbekel (kepala desa) di seluruh Bali untuk menjaga integritas dan menjauhi praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa.

Koster menegaskan, besarnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah kerap membuka celah penyelewengan jika tidak dikelola secara akuntabel.

"Ada kesempatan dan ada niat, maka terjadilah tindakan melanggar aturan yang disebut korupsi. Sejak UU Nomor 6 Tahun 2014 disahkan, saya sudah menggarisbawahi agar dana desa dikelola dengan baik untuk mencegah korupsi.

Ini tentu tidak mudah karena melibatkan lintas kementerian," ujar Koster saat membuka Bimtek Percontohan Desa Antikorupsi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (9/7) kemarin.

Koster mengaku tidak ingin ada perbekel di Bali yang tersangkut masalah hukum akibat penyalahgunaan APBN maupun APBD.

Kekhawatiran ini berkaca dari maraknya kasus hukum yang menjerat kepala desa di berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai langkah preventif, Pemprov Bali secara konsisten menggandeng unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kopsurgah) KPK RI untuk mengedukasi aparatur desa.

Selain pengawasan yang ketat, Pemprov Bali juga telah mengucurkan insentif khusus bagi perbekel dan perangkatnya demi meningkatkan kesejahteraan dan menekan niat culas.