Menjelang Muktamar Ke-35 NU, Ketua PWNU DKI Jakarta Ajak Cegah Politik Transaksional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH. Samsul Ma’arif mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang untuk bersama-sama mencegah praktik politik transaksional.

"Saya kira semua orang sepakat bahwa politik transaksional menjelang Muktamar ke-35 NU itu tidak boleh. Sepakat semua. Cuma caranya bagaimana mencegahnya, itu harus kita cari,” ujar KH. Samsul Ma’arif dalam acara Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU dengan tema Setop Politik Transaksional di Muktamar NU di Kafe Trisnoku, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).

Dalam diskusi ini juga hadir tiga narasumber, yaitu Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH Musta’in Syafi’ie; Direktur Parameter Indonesia Adi Prayitno; dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali serta Nono Suwarno (Wartawan senior) sebagai moderator.

Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dikaji untuk meminimalisasi potensi politik transaksional adalah melalui mekanisme ahlul halli wal ‘aqdi (AHWA). Ia meyakini anggota AHWA memiliki integritas dan tidak mudah dipengaruhi oleh praktik politik uang.

“Saya masih meyakini anggota AHWA itu murni tidak akan mempan dengan politik uang. Insyaallah tidak,” katanya.

Meski demikian, KH. Samsul Ma’arif mengingatkan agar potensi transaksi politik tidak hanya dilihat dari kemungkinan pemberian langsung kepada anggota AHWA. Ia menyebut perlu ada perhatian terhadap pihak-pihak di sekitar calon maupun peserta Muktamar yang berpotensi menjadi perantara.

“Yang perlu diantisipasi justru kalau ada pihak-pihak di sekitar calon, termasuk gus-gus (anak kiai), yang kemudian mengatur atau menjadi perantara. Jadi politik transaksional kepada anggota AHWA bisa saja dilakukan melalui pihak lain,” katanya.

Dia juga menyoroti persoalan uang transportasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News