Muradi Luncurkan Buku Pidana Politik, Ingatkan Elite Soal Kriminalisasi Lewat Pasal Pinggiran

Kamis, 30 Juli 2026 – 20:49 WIB

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Guru Besar Ilmu Politik Prof. Muradi mengingatkan para elite politik, pejabat publik, hingga birokrasi agar mewaspadai potensi kriminalisasi melalui penggunaan pasal-pasal di luar pokok perkara.

Peringatan itu disampaikan Muradi saat meluncurkan buku berjudul "Pidana Politik" di Kampus Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Kamis (30/7/2026).

Menurut Muradi, proses hukum tidak selalu berhenti pada dugaan tindak pidana utama.

Dalam praktik tertentu, kata dia, terdapat penggunaan pasal-pasal tambahan yang dapat memperpanjang proses hukum sekaligus memberikan tekanan psikologis kepada pihak yang diperiksa.

"Kriminalisasi itu ada hal yang sifatnya teknis. Membuat proses hukum menjadi lebih panjang, membuat orang stres, termasuk menggunakan pasal-pasal pinggiran seperti obstruction of justice yang bukan hanya menyasar calon tersangka, tetapi juga pengacaranya dan pihak lain yang berkaitan," kata Muradi.

Dalam peluncuran buku tersebut hadir Ketua STHB Dr. Mas Putra Zennoj, Anggota DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang, serta dosen FISIP Unpas yang juga peneliti IPRC Fahmy Iss Wahyudi sebagai pembedah buku.

Muradi menjelaskan, hubungan antara politik dan hukum memiliki irisan yang sangat kuat.

Namun, menurutnya, masyarakat belum banyak memahami bagaimana proses hukum dapat dimanfaatkan sebagai instrumen yang berdampak pada kondisi mental seseorang.