OIKN Anggarkan Rp 5,3 Triliun untuk Bangun Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN

jpnn.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebutkan anggaran Rp 5,3 triliun dari pagu indikatif OIKN sebesar Rp 6,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dialokasikan khusus untuk melanjutkan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif.

"Dari Rp 6,7 triliun itu kan pagu indikatif pertama. Tapi yang Rp 5,3 triliun itu untuk meneruskan (pembangunan) yudikatif legislatif yang selanjutnya. Yang lainnya untuk pengelolaan," kata Basuki di Penajam Paser Utara, Selasa (18/8/2026).

Pagu indikatif OIKN dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 tersebut tercatat meningkat sekitar Rp 400 miliar dibandingkan pagu sebelumnya yang berada di angka Rp 6,3 triliun.

Basuki menjelaskan besar alokasi ini sejalan dengan target penyelesaian sejumlah infrastruktur utama IKN pada tahun 2027.

Selain untuk pembangunan fisik baru, anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang telah terbangun.

Kebutuhan pengelolaan infrastruktur IKN saat ini mencapai sekitar Rp 500 miliar per tahun.

"Nilai tersebut berpotensi meningkat seiring bertambahnya aset yang diserahkan kepada OIKN dari kementerian terkait untuk dipelihara," ujarnya.

Untuk kawasan yudikatif, pembangunan fisik ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. Kawasan ini mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News