PAD Jateng Masih Bergantung Pajak Kendaraan, DPRD Minta Masyarakat Lebih Tertib

Jumat, 10 Juli 2026 – 09:50 WIB

jateng.jpnn.com, SEMARANG - DPRD Jawa Tengah mengakui Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah Dwi Yasmanto mengatakan capaian pendapatan daerah saat ini belum maksimal sehingga pemerintah provinsi dituntut melakukan berbagai terobosan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

"PAD kami yang paling utama masih ditopang dari pajak kendaraan bermotor. Karena capaian pendapatan belum bagus, pemerintah dituntut melakukan terobosan agar target pendapatan bisa tercapai," kata Dwi saat ditemui dalam kegiatan FGD Kepemudaan di Restaurant Istana Semarang, Kamis (9/7).

Menurut dia, salah satu upaya yang dilakukan ialah berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Dwi mengimbau masyarakat lebih tertib memenuhi kewajibannya karena pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan daerah.

"Kami berharap masyarakat lebih taat dan tertib membayar pajak. Pembangunan Jawa Tengah juga ditopang dari pajak yang dibayarkan masyarakat," ujarnya.

Selain PKB, DPRD juga mendorong optimalisasi sumber PAD lainnya seperti pajak air dan pajak alat berat. Namun, kontribusi kedua sektor tersebut dinilai belum signifikan.

Dia menjelaskan pendataan objek pajak sebenarnya telah berjalan cukup baik. Hanya saja, banyak alat berat yang terdaftar ternyata sudah tidak beroperasi sehingga potensi penerimaan pajaknya menurun.