Pembiayaan PPPK Paruh Waktu Daerah Masuk APBN, Langkah Maju

jpnn.com, JAKARTA - Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) menyambut positif hasil rapat Komisi II DPR RI dengan pemerintah pusat maupun daerah pada 8 Juni 2026 yang membahas berbagai isu strategis terkait penataan ASN, termasuk keberlanjutan kebijakan bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu di daerah.

Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi II DPR RI mendorong koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Keuangan mengenai sumber pembiayaan PPPK dan PPPK Paruh Waktu daerah. 

"Bagi PPWI, poin ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan adanya perhatian pemerintah dan DPR RI terhadap keberlangsungan status serta pembiayaan PPPK Paruh Waktu di seluruh Indonesia," kata Ketua Umum PPWI Herru Gama Yudha kepada JPNN, Rabu (10/6/2026).

Selain itu, PPWI juga menilai hasil audiensi dengan KemenPANRB pada 22 April 2026 sebagai bagian dari proses perjuangan yang mulai menunjukkan perkembangan.

Dalam audiensi tersebut, berbagai aspirasi PPPK Paruh Waktu telah disampaikan secara langsung, termasuk harapan adanya skema penyelesaian yang memberikan kepastian status, kesejahteraan, dan jenjang karier bagi PPPK Paruh Waktu.

"Enam poin keputusan rapat Komisi II DPR RI dan audiensi PPWI dengan KemenPANRB harus terus dikawal hingga melahirkan kebijakan yang konkret dan berpihak kepada seluruh PPPK Paruh Waktu, baik tenaga teknis, guru, maupun tenaga kesehatan," tegas Herru.

Dia mengajak seluruh PPPK Paruh Waktu Indonesia untuk tetap solid, menjaga persatuan, dan terus mengawal setiap proses kebijakan secara konstruktif. 

Perjuangan belum selesai, tetapi berbagai perkembangan yang terjadi saat ini menjadi harapan bahwa aspirasi PPPK Paruh Waktu semakin mendapat perhatian dari para pemangku kebijakan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News