Pemkot Pasuruan Belum Bisa Laksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Februari ini

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo mengungkapkan bahwa pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis pada Bulan Februari 2025 belum bisa terlaksana karena terkendala anggaran.

Menurut Adi, pelaksanaan program tersebut belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Sehingga, lanjutnya, akan dilaksanakan setelah perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD Tahun 2025.

Baca Juga: KPU Kota Pasuruan Resmi Tetapkan Adi Wibowo-M Nawawi Jadi Kepala Daerah Terpilih

"Pelaksanaan medical check-up (MCU) bagi warga yang berulang tahun sebagaimana program nasional itu belum dapat dilaksanakan karena masih menyesuaikan anggaran Tahun 2025," jelas Adi dilansir melalui Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Program tersebut, masih kata Adi, dapat dilaksanakan sekitar bulan Juni atau Juli setelah disahkannya PAK APBD Tahun 2025 Kota Pasuruan.

Ia juga menyebut, dalam pembahasan awal, kebutuhan anggaran untuk program pemeriksaan gratis di Kota Pasuruan sebanyak Rp11 miliar.

Baca Juga: Refleksi Akhir Tahun, Wali Kota Pasuruan Ajak Masyarakat Sambut Masa Depan Lebih Baik

"Kisaran anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 11 miliar dengan meng-cover seluruh warga Kota Pasuruan," ucapnya.

Adi juga mengungkapkan, saat ini Pemkot Pasuruan masih melakukan sinkronisasi data kependudukan. Hal ini, untuk melihat kategorisasi umur serta akurasi data di JKN, termasuk bagi anak-anak dan bayi yang belum memiliki Kartu Identitas Kependudukan (KTP).

"Selain sinkronisasi data kependudukan, saat ini juga mempersiapkan infrastruktur pendukung di puskesmas atau rumah sakit," tambahnya.

Baca Juga: Hadiri Tradisi Korps Praja, Wali Kota Pasuruan Harap Alumni Jadi Contoh

Adi membeberkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, jumlah warga di Kota Pasuruan saat ini sebanyak 213.198 orang.

Kemudian, untuk menunjang program tersebut, terdapat 8 puskesmas dan 1 RSUD yang melayani program seperti yang direncanakan oleh Kementerian Kesehatan RI, yang menjadi program nasional yang akan dilaksanakan pada Februari 2025. (rif)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News