Peringatan 30 Tahun Kudatuli, Vedi Hadiz Soroti Oligarki dan Masa Depan Reformasi

jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Studi Asia dari University of Melbourne, Australia, Vedi Hadiz, menilai reformasi Indonesia masih menghadapi jalan buntu karena struktur oligarki yang tetap bertahan dan terus beradaptasi sejak tumbangnya pemerintahan Orde Baru. Pandangan tersebut disampaikannya dalam kuliah umum bertajuk "Jalan Buntu Reformasi" pada peringatan 30 tahun peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).

Dalam paparannya, Vedi menjelaskan bahwa oligarki tidak sekadar dimaknai sebagai kekuasaan segelintir orang kaya yang mempertahankan kekayaannya melalui politik. Menurutnya, oligarki merupakan hubungan kekuasaan yang bersifat struktural.

"Oligarki sebetulnya adalah suatu hubungan yang terstruktur, bersifat struktural, bukan individual, di mana ada aliansi atau fusi kepentingan antara birokrasi atas, politisi, dan modal besar," kata Vedi.

Vedi menjelaskan, kelompok konglomerat di Indonesia tidak dapat menjalankan kepentingannya tanpa dukungan birokrasi dan elite politik, mulai dari perizinan proyek, subsidi, hingga pemberian konsesi lahan. Karena itu, menurutnya, kebuntuan reformasi tidak dapat dibebankan hanya kepada para taipan.

Vedi menilai akar oligarki telah terbentuk sejak era Orde Baru melalui hubungan erat antara modal, birokrasi, dan keluarga Cendana yang berpusat pada kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah Reformasi 1998, struktur tersebut tidak hilang, melainkan bertransformasi dengan memasuki partai politik, organisasi masyarakat, hingga media massa.

"Tidak ada satu partai besar pun yang tidak dikuasai oleh oligarki, atau tidak ditandai oleh dominasi oligarki pada partai tersebut. Tidak ada satu pun," ujarnya.

Vedi juga menilai dua dekade pertama reformasi ditandai dengan desentralisasi kekuatan oligarki ke daerah yang memunculkan banyak elite lokal sekaligus memperluas praktik korupsi. Sementara dalam satu dekade terakhir, menurutnya, terjadi resentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi.

Vedi turut menyinggung Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dinilainya sebagai presiden pertama pada era reformasi yang berasal dari luar lingkaran oligarki. Namun, karena tidak memiliki basis politik maupun ekonomi yang kuat, Jokowi disebut akhirnya masuk ke dalam struktur kekuasaan tersebut.