Sambut HUT RI, SOKSI Suarakan Urgensi Dampak Nyata Kemerdekaan bagi Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Mukhamad Misbakhun mengatakan bahwa tolok ukur kemerdekaan kini bergeser dari sekadar capaian makro ke dampak mikro yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendapat Misbakhun itu didasarkan pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 14 Agustus 2026.

Menurut Misbakhun, ada pesan strategis dalam pidato tersebut, yakni arah perjalanan bangsa Indonesia. “Pesan yang lebih penting ialah bahwa Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan,” kata Misbakhun menyampaikan pesan dan harapan SOKSI pada momen HUT ke-81 RI, Senin (17/8).

Legislator dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu mengungkapkan bahwa pesan tersebut sangat penting bagi SOKSI sebagai organisasi kader. Menurut Misbakhun, siapa pun yang sedang dipercaya menjalankan amanat di berbagai jabatan tidak boleh hanya memikirkan hari ini. “Kita harus memikirkan anak-anak Indonesia yang kelak menjadi pekerja, pengusaha, pemimpin, ilmuwan, petani, teknisi, dan penggerak bangsa,” ungkapnya.

Oleh karena itu, legislator Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar upacara dan bendera. “Jadi, kemerdekaan harus hadir dalam pangan yang cukup, pendidikan yang baik, kesehatan yang terjangkau, pekerjaan yang layak, rumah yang layak, energi yang tersedia, desa yang hidup, industri yang kuat, serta negara yang mampu melindungi dan memberdayakan rakyat,” katanya.

Misbakhun dalam kesempatan itu juga mengulas Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program strategis yang menghubungkan pembangunan manusia dengan ekonomi kerakyatan. Menurut dia, dengan anggaran Rp 268 triliun pada 2026 yang telah menjangkau 82,9 juta penerima, MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk mengatasi stunting (tengkes) yang saat ini prevalensinya masih di angka 19,8 persen.

Misbakhun pun menegaskan MBG harus menjadi ekosistem. Menurut dia, MBG bukan sekadar menu di atas nampan, melainkan menjadi hasil dari proses interaksi banyak pihak. “Bahan pangan yang diserap dari petani, nelayan, dan UMKM lokal akan menciptakan rantai nilai dari hulu ke hilir. Satu piring makanan bergizi menghubungkan petani, koperasi, hingga anak-anak sekolah," ungkapnya.

Namun demikian, Misbakhun juga menekankan soal pentingnya tata kelola yang kuat untuk program sebesar itu. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu mengatakan kritik dan evaluasi harus diterima sebagai instrumen perbaikan, bukan penghambat tujuan besar mencerdaskan generasi bangsa.

Misbakhun juga menyoroti upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendongkrak perekonomian rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Pemerintah, katanya, menargetkan 30 ribu KDKMP beroperasi optimal ada akhir 2026, dengan 10 ribu di antaranya sudah berungsi, dan 3.300 berjalan optimal.