jpnn.com, JAKARTA - Komite III DPD RI menegaskan akan terus melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, ketenagakerjaan, pemuda dan olahraga, serta bidang pembangunan manusia yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
Menurut Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma, penegasan tersebut sangat relevan seusai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan berbagai capaian dan arah kebijakan pembangunan manusia dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI serta pidato pengantar RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026.
Presiden dalam pidatonya menegaskan kemerdekaan harus dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di meja makan, ruang kelas, puskesmas, rumah sakit, dan masa depan setiap keluarga Indonesia.
"Komite III DPD RI memandang pesan tersebut harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, capaian pemerintah perlu diapresiasi, namun pada saat yang sama harus dikawal juga melalui pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, merata, berkualitas, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Filep, Kamis (20/8/2026).
Makan Bergizi Gratis dan Pembangunan Generasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pembangunan kualitas manusia.
Program tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak, pencegahan stunting, kesehatan peserta didik, serta kemampuan anak mengikuti proses pembelajaran.
"MBG bukan soal banyaknya penerima manfaat, namun juga kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan target penerima, juga distribusi hingga daerah terpencil, serta dampaknya terhadap status gizi dan kesehatan anak,” katanya.
.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/9336719/original/051438800_1788172676-HRCrz20bcAAiPa6.jpg)
