Sengketa Graha Famili Berakhir, KI Jatim Minta Pemkot Surabaya Serahkan SK Re-planning

Kamis, 09 Juli 2026 – 22:25 WIB

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur mengabulkan sebagian permohonan sengketa keterbukaan informasi publik yang diajukan warga Graha Famili Surabaya, Martinus, terhadap Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam putusan yang dibacakan pada sidang terbuka di Kantor KI Jatim, Kamis (9/7), majelis memerintahkan Pemkot Surabaya menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Re-planning PT Sanggar Asri Sentosa (SAS) Tahun 2024 yang berkaitan dengan kawasan Perumahan Graha Famili, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung.

Dokumen tersebut harus diberikan kepada pemohon paling lambat 14 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Namun, sebelum diserahkan, Pemkot Surabaya diperbolehkan mengaburkan bagian dokumen yang memuat data pribadi maupun rahasia komersial yang dikecualikan.

Ketua Majelis Komisi Informasi Jatim Edi Purwanto menegaskan badan publik tidak boleh menolak seluruh dokumen hanya karena terdapat sebagian informasi yang bersifat rahasia.

"Kalau sebuah dokumen memuat informasi yang terbuka sekaligus informasi yang dikecualikan maka badan publik secara hukum dilarang melakukan penolakan total atas keseluruhan dokumen. Yang wajib dilakukan adalah mengaburkan bagian yang bersifat rahasia, sedangkan substansi dokumen tetap harus diberikan kepada pemohon," ujar Edi saat membacakan putusan.

Majelis menilai alasan Pemerintah Kota Surabaya yang menyatakan dokumen tidak dapat dipisahkan antara informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam persidangan sebelumnya, Pemkot Surabaya mengakui SK Re-planning berada dalam penguasaannya. Namun, dokumen tersebut diklaim mengandung rahasia dagang, data pribadi, dan hak keperdataan pihak ketiga sehingga tidak dapat diberikan secara utuh.